Kerja sama Indonesia dengan berbagai negara di ASIA

KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA

Diberitakan bahwa negara Indonesia dan Malaysia menandatangani MoU kerja sama di bidang pertanian membahas ketahanan pangan.

Menteri Pertanian Indonesia Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Pertanian Malaysia menandatangani MoU kerja sama di Kuala Lumpur.

Tujuan kerja sama itu untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerja sama bilateral antara dua negara berbasiskan saling menguntungkan di bidang makanan, hortikultura, peternakan, agrobisnis, dan bidang lainnya yang disetujui kedua belah pihak. Indonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT).

Di masa datang, kerjasama bidang perdagangan, investasi dan energi diharapkan bisa lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua negara serta membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang terus meningkat dewasa ini. kedua pemimpin negara sepakat tidak hanya dilakukan antara Pertamina dengan Petronas saja, tetapi juga di bidang kelapa sawit untuk kepentingan minyak sawit (CPO) maupun pengembangan sumber energi dari kepala sawit (bio-energy).

Dalam konteks investasi Indonesia akan terus mengembangkan iklim investasi yang lebih baik menyangkut kepastian hukum, kebijakan ekonomi yang lebih kondusif bagi investasi termasuk kebijakan tenaga kerja, sehingga investasi bisa berjalan dengan baik.

Di bidang sosial dan kesejahteraan, kedua pemimpin negara juga bersepakat terus menggalang kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan. kedua negara sepakat untuk melakukan pengelolaan secara lebih baik lagi melalui kebijakan dan langkah-langkah kerjasama di bidang ketenagakerjaan tersebut.

Kerjasama itu sendiri, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti di tingkat menteri dan organisasi-organisasi pemerintahan termasuk diantara kalangan dunia usaha baik swasta maupun milik negara. Kedua belah pihak, menurut dia, telah menunjukkan kesungguhan untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah terbentuk, baik antara dua pemerintahan maupun antara kalangan dunia usaha.

KERJASAMA  INDONESIA DAN SINGAPURA

Indonesia dan Singapura sepakat membentuk enam kelompok kerja atauWorking Group guna meningkatkan kerja sama ekonomi di antara kedua negara.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Leaders` Retreat selama tiga jam antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Botanic Garden, Singapura, Senin.

Pada konferensi pers di Hotel Shangrila, Singapura, Senin malam, Presiden Yudhoyono mengatakan, keenam kelompok kerja itu mencakup peningkatan kerjasama di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, untuk peningkatan investasi, peningkatan kerja sama bidang transportasi udara, peningkatan kerjasama pariwisata, kerjasama di bidang tenaga kerja serta kerjasama di bidang bisnis pertanian.

“Belajar dari pengalaman masa lalu, kami sepakat kerjasama ke depan setiap saat bisa diukur sekaligus bisa diidentifikasi masalah, hambatan. Oleh karena itu kami sepakat telah dibentuk enam working group yang akan menjalankan kerjasama di bidang ekonomi,” tutur Presiden.

Enam kelompok kerja tersebut akan berada di bawah koordinasi Menteri Perekonomian Hatta Radjasa, sedangkan masing-masing kelompok akan diketuai oleh menteri teknis terkait yang akan melapor secara berkala kepada pemimpin negara masing-masing.

Kelompok-kelompok kerja dibentuk guna mencari peluang kerjasama saling menguntungkan itu, menurut Presiden, akan melibatkan daerah karena Singapura tidak hanya berminat berinvestasi di Jakarta tetapi juga ingin berkontribusi pada perkembangan ekonomi di provinsi Indonesia lainnya.

INDONESIA - THAILAND

Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan penelitian dalam bidang pertanian. Kesepakatan itu dituangkan dalam MoU yang ditandatangi oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Khunying Sudarat Keyuprahan, Jumat siang. Penandatangan yang dilakukan di Ruang Purple di Thai Koo Fah Building (gedung pemerintahan Thailand) di Bangkok, disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Menurut informasi Departemen Pertanian, bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan menurut isi nota kesepahaman itu antara lain menyangkut promosi perdagangan komoditi pertanian; pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; pengembangan dan penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan peningkatan SDM; serta pengelolaan dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air. Untuk mendukung pencapaian kerja sama, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian Bersama (JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing negara.

Tugas utama JAWG itu adalah menyampaikan masukan mengenai pengembangan dan perbaikan kerjasama, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan, serta membuat rekomendasi penanganan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MoU tersebut. MoU yang ditandantangani menteri pertanian Indonesia dan Thailand itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara dalam bidang kerjasama ekonomi dan teknik (Agreement on Economic and Technical Cooperation) yang ditandatangani pada 18 Januari 1992 di Bangkok. MoU juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bidang pertanian (Agreement on Agricultural Cooperation) yang ditandatangani dan diamandemen di Jakarta pada 22 Februari 1984 dan 23 April 1996. Sebelumnya pada Jumat pagi Presiden Yudhoyono dan PM Thaksin melakukan pertemuan empat mata, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral.

Delegasi yang dipimpin Presiden dalam pertemuan bilateral itu antara lain terdiri dari Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menneg BUMN Soegiharto, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat, anggota DPR Ade Nasution dan Tristanti Mitayani, anggota DPD Edwin Kawilarang, serta Dirjen Asia Pasifik dan Afrik-Deplu, Herijanto Soeprapto.

Khusus untuk kerjasama di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, Presiden mengatakan Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari keberadaan kawasan khusus tersebut karena luas wilayah Singapura tak akan bertambah dengan industrinya semakin maju.

Karena itu, kawasan sekitar Singapura seperti Batam, Bintan, dan Karimun, dapat meraih keuntungan dari kondisi tersebut.

Presiden mengatakan kerjasama erat dengan Singapura juga diharapkan meningkat dalam bidang pariwisata dan transportasi udara, khususnya menjelang kebijakan ASEAN Open Sky pada 2015.

Sementara dalam bidang tenaga kerja, Indonesia berharap agar tenaga kerja terampil atau kaum profesional semakin mendapatkan tempat dalam pasar tenaga kerja Singapura.

Untuk bidang agribisnis, Presiden menjelaskan, Indonesia sampai saat ini masih sedikit berkontribusi dalam konsumsi sayur mayur dan buah-buahan Singapura.

Sebelum 2014, Kepala Negara mengatakan, Indonesia menargetkan menguasai hingga 30 persen pasar sayur mayur dan buah-buahan Singapura.

Di luar kelompok kerja bidang ekonomi, Indonesia dan Singapura membentuk satu kelompok kerja lagi untuk koordinasi kerjasama ancaman terorisme di kawasan.

“Working Group masalah `combating terorism` ini sudah berjalan dan kita ingin lebih efektif lagi dilakukan,” ujar Presiden.

Pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong dilakukan dalam suasana santai yang lepas dari suasana kaku keprotokoleran. Sebelum melakukan pembicaraan bilateral, kedua pemimpin makan siang bersama di sebuah restoran di tengah Botanic Garden yang rimbun.

Presiden menegaskan posisi penting Singapura sebagai mitra ekonomi yang kuat dalam bidang investasi dan perdagangan.

Namun selain membahas masalah kerjasama ekonomi dan terorisme, kedua pemimpin tidak membicarakan masalah lain seperti perjanjian ekstradisi dalam pertemuan tersebut.

Volume perdagangan Indonesia-Singapura pada 2009 mencapai 25 miliar dolar AS, tertinggi keempat setelah Amerika Serikat, Jepang, dan China. Sedangkan investasi Singapura di Indonesia pada 2009 mencapai 4,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp4,3 triliun.

HUBUNGAN INDONESIA DAN VIETNAM

Hubungan dan ikatan diplomatik Indonesia sudah terjalin selama lima puluh tahun. Keduanya memiliki konsesus bersama untuk sepakat meningkatkan hubungan dan kerja sama di segala bidang, termasuk kerja sama keamanan dan penanggulangan bajak laut di perairan Selat Malaka serta mengungkapkan saling dukung sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB.

 Hubungan indonesia dan Vietnam utamanya dilandaskan pada aspek kultural dan sosial. Landasan utama hubungan diplomatik kultural Indonesia-dan Vietnam diimplementasikan ke dalam fram sejarah kebudayaan misalnya dengan mlakukan penelitian arkeologi bersama bertajuk ”Kebudayaan Dong Son dan Persebarannya” di masing-masing negara, penelitian reguler bertajuk Consultative Workshop Archeology and Environmental Study on Dong Son Culture” yang mempertemukan peneliti arkeologi dari Vietnam dan Indonesia dengan dihadiri oleh penijau dari negara lain

Namun jika ditilik dari kacamata sejarah dan pergolakan pasca perang dunia II dan perang dingin, maka hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam memiliki akar kuat ketika masing-masing negara dipimpin oleh Soekarno dan Ho Chi Minh yang mana pada saat itu isu-isu seputar komunisme dan pembentukan politik poros-porosan menjadi kajian utama menjalin kerja sama dan membangun ikatan dekat. Indonesia sebagai salah satu aktor penting di ASEAN pada masa pergolakan Vietnam dan Kamboja, menggagasi solusi perdamaian bagi keduanya utamanya menyangkut saran kepada Vietnam untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Kamboja dalam bentuk apapun khususnya bantuan politik maupun militer pada salah satu kubu yang sedang berseteru. Indonesia menggagasi supaya rakyat  Kamboja diberikan kebebasan penuh dan kesempatan untuk memilih pemimpin untuk mengarahkan revolusi Kamboja ke arah yang dikehendaki.

KERJASAMA INDONESIA DENGAN KAMBOJA

Setiap negara dalam perjalanan setiap pemerintahannya tentu saja tidak lepas dengan serangkaian pergolakan, baik bersifat intern maupun eksternal. Pergolakan intern kamboja, tercatat pada peristiwa ancaman komunisme kamboja di tahun 1975 di mana banyak yang mengklaim bahwa pergolakan tersebut tidak lepas dari pengaruh negara tetangganya yakni Vietnam dan China. Sedangkan salah satu contoh pergolakan eksternal Kamboja yakni perselisihan dengan Thailand berkaitan dengan candi purba Preah Vihear di perbatasan kedua negara tersebutSepertihalnya Indonesia yang identik dengan negara sumber terorisme, Kamboja juga dikenal berkaitan dengan berbagai permasalahan keamanan dan perbatasan dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan permasalahan Kamboja masih sangat luas. Fokus pembahasan memiliki kecenderungan menjadi bias dan terlalu terdispersi.

Persengketaan maupun pergolakan di suatu negara yang berdaulat hakekatnya masih merupakan wewenang internal bebas intervensi asing sampai pada tingkat level tertentu negara bersangkutan secara kognitif menyampaikan inkapabilitasnya. Keberadaan forum kawasan, ASEAN dalam hal ini idealnya adalah berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan.

Sebagai contoh studi kasus untuk mendapatkan pendekatan perspektif permasalahan, yakni sengketa Candi Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand. Permasalahan bilateral antara Kamboja-Thailand telah dibawa dalam pertemuan ASEAN guna mengijinkan ASEAN menjadi jembatan supaya tercapai win-win solution. Melalui Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan sebagai tanggapan atas surat yang dikirimkan pemerintah Kamboja, yang meminta ASEAN juga ikut campur untuk mendinginkan ketetgangan yang meningkat atara kedua negara bertetangga tersebut. Akan tetapi beberapa perundingan  yang disponsori ASEAN melalui pembicaraan makan siang antarmenteri luar negerinya, mengalami kebuntuan. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan ASEAN tidak bisa mengontrol situasinyaBukankah ini secara implisit mengungkapkan inkapabilitas ASEAN menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus seolah mengilustrasikan ASEAN hanya sekedar forum talk shop.

 Singkat kata, perundingan bilateral pun lebih digalakkan supaya tercapai saling pengertian sekaligus saling menahan diri dari benturan-benturan agresifitas militer. Kebuntuan ini bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak ada dari salah satu pihak Kamboja maupun Thailand bersedia untuk berkompromi. Bahkan keupusan pengadilan internasional terhadap kepemilikan kuil tersebut jatuh ke tangan Kamboja ditolak oleh Thailand karena status tanahnya belum jelasOleh karena itu, pemerintah Pnom Penh pun kemudian berinisiatif mengirimkan permohonan agar DK PBB campur tangan dalam menjembatani konflik bilateral Kamboja-Thailand

Konflik kedua negara ini merupakan cermin dari inkapabilitas ASEAN yang tidak kompeten dan tidak efektif sebagai fasilitator mediasi supaya terjadinya negosiasi. Hubugan internasional antarkedua negara dan antarnegara di bawah payung ASEAN seolah-olah tidak mencerminkan esensi dari keberadaan ASEAN sebagai forum bersama menciptakan keharmonisan hubungan antaranggotanya. Upaya penyelesaian konflik pun lebih banyak berasal dari inisiatif negara yang sedang bertikai dengan memfokuskan diplomasi bilateral dan multilateral melalui PBB.

KERJASAMA INDONESIA DAN REPUBLIK  FILIPINA

Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Filipina mencapai kesepakatan kerjasama empat agenda yang menonjol, yakni masalah keamanan, politik, ekonomi, serta pendidikan dan latihan, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada wartawan di Manila, Selasa malam, tentang hasil kunjungan resminya sejak Senin (20/06).

Dalam masalah keamanan, Yudhoyono menceritakan bahwa dirinya bersama Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo sepakat meningkatkan kerjasama dalam menghadapi kejahatan transnasional, ancaman keamanan non tradisional termasuk terorisme, penyelundupan barang dan jasa, penyelundupan manusia, perdagangan gelap, narkotika, penyanderaan, gerakan terorisme regional.

"Perlu kerjasama yang baik untuk pengawasan, pengamatan, dan pengamanannya, yaitu wilayah timur laut Indonesia, bagian utara dan timur Kalimantan, utara Sulawesi, utara Maluku, dan langsung perbatasan dengan Filipina bagian selatan. Kita menyadari bahwa penyanderaan ataupun kegiatan kejahatan transnasional sangat potensial di wilayah itu," kata Kepala Negara.

Presiden menyebutkan, penyanderaan tiga WNI oleh elemen garis keras di Filipina menunjukkan bahwa wilayah ini rawan. Disepakati kerjasama ini dilakukan lebih konkret.

Dalam kerjasama keamanan, katanya, juga disepakati peningkatan kerjasama kepolisian, intelijen, militer, imigrasi, maupun kepabeanan, dengan saling menukar informasi, komunikasi, dan konsultasi.

Yudhoyono mengatakan dalam bulan Oktober 2005 akan ada pembicaraan soal keamanan antara Indonesia dan Filipina yang akan merumuskan peningkatakan kerjasama yang lebih konkret, sehingga kedua negara dapat mengontrol wilayah-wilayah rawan untuk kepentingan bersama.

"Bukan hanya untuk Indonesia dan Filipina saja, tetapi juga dengan Malaysia dan anggota ASEAN lainnya," kata Presiden.

Di bidang ekonomi, pembicaraan dengan Arroyo dan dalam pertemuan dengan pengurus Kadin Filipina serta pertemuan dengan Philippine-Indonesia Business Council disepakati peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara,

Yudhoyono menyebutkan dari pertemuan tersebut dibahas kerjasama energi, karena ada perusahan Filipina yang ingin beli gas alam cair (LNG) dari Indonesia. Selain itu ada peluang kerjasama agrobisnis dan perikanan, serta penerbangan, atau bidang lain yang diminati kedua negara.

Dibahas pula kerjasama pengembangan kawasan bersama Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesai, Filipina, yang telah dibicarakan dalam KTT ASEAN di Laos beberapa waktu lalu antara Presiden Yudhoyono, Sulten Hasanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, dan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo.

"Saya menyarankan, dan mendapatkan tanggapan positif dari Arroyo agar dunia usaha di empat negara itu lebih sering melaksanakan komunikasi untuk memformulasikan bagaiman konsep pengembangan kawasan dari segi ekonomi yang tentunya bila dapat dirumuskan keempat negara, maka kita akan mempercepat pengembangan kawasan," katanya.

Ia menambahkan, apabila sudah ada konsep, program atau agenda yang konkret, maka kewajiban pemerintah memberikan dorongan dan bantuan, agar pengembangan kawasan bersama itu betul-betul dapat terwujud, karena hal itu merupakan bagian kerjasama ekonomi dalam arti yang luas.

Sementara di kerjasama bidang politik, khususnya kerjasama kawasan dan internasional, menurut Yudhoyono, dibahas bersama Arroyo untuk meningkatkan komunikasi dan konsultasi di antara intra ASEAN, ASEAN plus 3 (Australia, India, dan Selandia Baru), serta ASEAN plus dialog dengan negara-negara kawasan di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina.

Selain itu, Yudhoyono dan Arroyo juga membicarakan soal reformasi PBB yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum sidang PBB bulan September 2005 di New York, AS.

Sedangkan dalam bidang pendidikan dan latihan, difokuskan pada kerjasama pengembangan balai latihan kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia (TKI), khususnya tenaga kerja wanita (TKW) agar lebih kompetitif dan mendapatkan perlindungan yang baik selama bekerja di luar negeri.

 Presiden dalam kunjungannya ke Filipina antara lain mengunjungi Balai Latihan Kerja TESDA (Technical Education and Skills Development Authority) yang merupakan lembaga untuk mempersiapkan seluruh tenaga kerja Filipina guna siap memasuki lapangan kerja.

Selain itu, Yudhoyono juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Filipina yang akan membantu sekitar 8.000 warganegara Indonesia yang tidak memiliki dokumen (undocumented) jelas yang tinggal di Filipina Selatan.

Kuasa Usaha Ad Interim di Manila, Sanusi, menyebutkan bahwa dari sekitar 10.400 WNI di Filipina, 8.000 orang di antaranya tidak memiliki dokumen dan mereka tinggal di Filipina Selatan sebagai petani atau nelayan.

Pemerintah Indonesia, katanya, juga berharap Filipina dapat menyelesaikan konflik dengan Front Pembebasan Islam Moro (The Moro Islam Liberation Front) di Mindanao dapat berlangsung secara damai, dengan difasilitasi oleh Indonesia dan Malaysia, sehingga baik untuk semua, baik untuk Filipina, kawasan, dan kemanusiaan.

"Itulah hal-hal penting yang dapat kita capai," kata Yudhoyono mengakhiri penjelasannya.

Presiden dan rombongan dijadwalkan meninggalkan Manila pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 waktu setempat (08.00 WIB) untuk kembali ke tanah air dan langsung menuju Pontianak, Kalimantan Barat, untuk memimpin rapat dengan kepala daerah dan jajaran Muspida setempat hingga hari Kamis (23/06)

KERJASAMA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

 

23 Maret 2010, Jakarta — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Brunei Darussalam Pehin Datou Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Paduka Hj. Mohammad Yasmin Bin Hj. Umar, Senin Pagi (22/3) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Maksud kunjungannya dalam rangka mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara khususnya menjajaki kerjasama di bidang industri pertahanan.

Selain melakukan kunjungan ke Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga berencana melakukan kunjungan kedua perusahaan industri pertahanan Indonesia yaitu PT Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad di Bandung. Di PT. DI, Wamenhan Brunei Darussalam akan meninjau pesawat milik Brunei Darussalam yang saat ini sedang dalam perawatan. Sedangkan di PT. Pindad, Wamenhan Brunei Darussalam akan melihat Panser APC produksi PT. Pindad.

Wamenhan Brunei Darussalam dalam kunjungan kepada Menhan RI menyampaikan, bahwa rencana kunjungannya ke Industri Pertahanan Indonesia adalah dalam rangka menjajaki dan mendalami lebih lanjut kemungkinan kerjasama Industri pertahanan kedua negara sekaligus mendukung pengaktifan kerjasama industri pertahanan di kawasan ASEAN.

Menanggapai hal tersebut, Menhan RI atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian pemerintah Brunei Darussalam terkait kerjasama industri pertahanan. Hal tersebut menurutnya, akan semakin mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Menhan RI lebih lanjut berharap, ada dukungan yang kuat dari Brunei Darussalam sebagai salah satu negara sahabat agar industri pertahanan ini dapat dikembangkan secara bersama-sama.

Terkait perjanjian kerja sama pertahanan kedua Negara atau Defence Coperation Agreement (DCA), Menhan RI menyampaikan bahwa untuk DCA antara Indonesia-Brunei Darussalam saat ini masih dalam proses ratifikasi di parlemen, dan diharapkan dalam waktu dekat akan segera diratifikasi.

Menurut Menhan, DCA antara kedua negara sangat penting dalam rangka memperkokoh hubungan kerja sama pertahanan, baik kerja sama di bidang latihan kedua angkatan bersenjata, tukar menukar perwira, kerjasama industri pertahanan, pendidikan maupun kerjasama di bidang lain.

Dalam kunjungannya ke Menhan RI tersebut, Wamenhan Brunei Darussalam didampingi Dubes Kerajaan Brunei Darussalam Untuk Indonesia, Dato Paduka Mahmud, Setiausaha Tetap I Kementerian Pertahanan Brunei Darussalam, Dato Paduka Hj. Mustappa Bin Hj. Sirat, dan Atase Pertahanan Brunei Darussalam, Kol. Pangiran Hafiz. Sementara itu, Menhan RI didampingi oleh Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Dirjen Strahan Mayjen TNI, Syarifudin Tippe, S.IP, M. Si, Karo Humas Brigjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil dan Karo TU Kemhan Laksma TNI Agus Purwoto.

Usai diterima Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga diterima secara khusus oleh Wamenhan RI di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut dibahas lebih detail tentang mekanisme kerjasama industri pertahanan kedua negara dan kerjasama teknis lainnya seperti kerjasama di bidang pendidikan dan kerjasama lainnya di bidang pertahanan.

Hubungan Perekonomian Indonesia - Jepang

Perdagangan

    Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US$ 23.6 milyar (statistic Pemerintah RI), sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US$ 6.5 milyar sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia (tahun 2007)

    Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah a.l. minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, pulp, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dll. Di lain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku-cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku-cadang mobil.

Investasi

    Investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997, kini belumlah pulih sepenuhnya, namun Jepang tetap menempati kedudukan penting di antara negara-negara yang berinvestasi di Indonesia.
Dalam jumlah investasi langsung asing di Indonesia dari tahun 1967 hingga 2007, Jepang menduduki tempat pertama dengan angka 11,5% dalam kesuluruhannya.

    Terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia (sumber: JETRO). Perusahaan-perusahaan tersebut memperkerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia (sumber: BKPM).

Kerjasama Ekonomi

    Indonesia merupakan negara penerima ODA (bantuan pembangunan tingkat pemerintah) terbesar dari Jepang (berdasarkan realisasi netto pembayaran pada tahun 2005 adalah US$1.22 milyar, yaitu + 17% dari seluruh ODA yang diberikan Jepang)

Selain itu, realisasi bantuan untuk tahun 2006 adalah :

	Pinjaman Yen	: 125.2 milyar Yen
	Bantuan hibah	: 5.4 milyar Yen   (berdasarkan pertukaran Nota-nota)
	Kerjasama teknik	: 7.8 miliar Yen   (berdasarkan realisasi pembiayaan JICA)

Lain-lain

1.      Setelah mulainya pemerintahan Yudhoyono, telah dibentuk forum Investasi bersama tingkat tinggi pemerintah-swasta antara Jepang dan Indonesia.

2.      Berdasarkan saran dan dialog yang sejak dulu diadakan antara Japan Club dan pemerintah Indonesia, pada bulan Juni 2005 pada kesempatan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Jepang, telah berhasil disetujui SIAP, yaitu rencana strategis investasi yang meliputi 5 pokok, yaiitu masalah bea, customs, tenaga kerja, infrastruktur dan daya saing.

3.      Perundingan resmi “Economic Partnersip Agreement antara Indonesia dan Jepang (EPA)” disetujui oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada waktu Presiden SBY berkunjung ke Jepang dengan resmi pada bulan Juni 2005, setelah itu Presiden SBY dan Mantan Perdana Menteri Jepang, Mr.Abe menandatangani surat persetujuan EPA pada tgl 20 Agustus 2007. Melalui EPA yang telah berlaku efektif dan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008 ini, diharapkan perdagangan dan investasi antara kedua Negara dapat meningkat dan semakin berkembang

KERJA SAMA INDONESIA DENGAN SRI LANKA

 Indonesia jalin kerjasama dengan Sri Lanka untuk kembangkan perdagangan produk laut, khususnya timun laut, rumput laut, fin fish dan ikan hias untuk target pasar internasional. Selain melibatkan instansi pemerintah yang relevan, implementasi kerjasama ini juga akan digerakkan oleh sektor bisnis dan swasta. Kerjasama tersebut akan mencakup pelatihan, pertukaran ahli dan usaha bersama.

Rencana kerjasama tersebut tertuang dalam Minutes of Meeting yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Dr. Fadel Muhammad dan Menteri Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Akuatik Sri Lanka, Dr. Rajitha Senaratne di Colombo kemarin (27/01/2011). Minutes of Meeting akan ditindaklanjuti dengan penjajakan kerjasama pengembangan perikanan di bawah Memorandum Saling Pengertian di antara kedua Kementerian tersebut.

Kerjasama ini dipandang sangat penting, mengingat Indonesia dan Sri Lanka sama-sama negara maritim. Keduanya memiliki kesamaan kepentingan dalam memastikan keberlangsungan sumber daya laut, khususnya Samudera India, melalui budidaya hasil laut.

Melalui kerjasama tersebut, kedua negara akan berbagi pengetahuan mengenai pengembangan budidaya hasil laut, terutama metode yang dapat memberikan nilai tambah pada produk olahan. Indonesia dan Sri Lanka telah menjalin kerjasama teknik yang baik sejak lama. Kerjasama di bidang perikanan ini akan mempererat hubungan bilateral dan selanjutnya memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara.

Demikian diungkapkan oleh Duta Besar RI untuk Sri Lanka dan Maladewa, Djafar Husein usai mendampingi Menteri Fadel dalam penandatanganan Minutes of Meeting dimaksud.

Ia menambahkan bahwa selain membahas rencana kerjasama dengan Kementerian Perikanan dan Pengembangan Sumber Daya Akuatik Sri Lanka, Menteri Fadel juga bertemu dengan Menteri Pembangunan Ekonomi Sri Lanka, Hon. Basil Rajapaksa. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai berbagai aspek tentang peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara.

Pertemuan-pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Dr. Fadel Muhammad ke Sri Lanka dan Maladewa pada 26-30 Januari 2011.

Kondisi ekonomi Sri Lanka mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam dua tahun terakhir ini, setelah Pemerintah Sri Lanka berhasil menuntaskan konflik dengan Liberation Tigers of Tamil Eelam

KERJASAMA INDONESIA DENGAN PAKISTAN

KBRI Islamabad dan Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry (RCCI) komitmen untuk meningkatkan kerjasama perdagangan Indonesia-Pakistan melalui berbagai upaya bersama KBRI Islamabad dan RCCI.

Upaya bersama yang akan dilakukan antara lain: mengupayakan diselenggarakannya single country exhibition di Rawalpindi dan Indonesia; mngupayakan kunjungan pengusaha Indonesia ke Rawalpindi; kerjasama pertukaran informasi mengenai peluang bisnis dan investasi di kedua negara; penjajakan investasi di Pakistan, utamanya di sektor batu bara.

Komitmen tersebut merupakan hasil pembicaraan antara Duta Besar RI untuk Pakistan, Ishak Latuconsina, M.Sc dan jajaran pengurus RCCI pada kesempatan courtesy call Duta Besar RI kepada jajaran pengurus RCCI di kantor RCCI, (Kamis, 26/11).

Duta Besar RI untuk Pakistan menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi RCCI dalam menggalang para pengusaha dari Rawalpindi untuk ikut serta dalam rombongan delegasi pengusha Pakistan ke Trade Expo Indonesia 2009 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2009 di Jakarta. Pada Trade Expo Indonesia 2009 tersebut, rombongan pengusaha Pakistan merupakan delegasi ke-empat terbesar dari 43 negara yang hadir pada Expo tersebut.

Duta Besar RI juga menyampaikan bahwa neraca perdagangan kedua negara masih belum seimbang dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Duta Besar RI mengharapkan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia – Pakistan dapat dengan segera ditandatangani dalam waktu dekat karena hal tersebut dapat membantu meningkatkan nilai perdagangan antara kedua negara.  

Acting President RCCI menanggapi bahwa adalah harapannya untuk dapat meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Pakistan. Acting President RCCI juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Pakistan saat ini sedang menuju ke arah yang lebih baik.

Rawalpindi merupakan salah satu pusat industri dan perdagangan di Pakistan yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian Pakistan secara umum. (Sumber: KBRI Islamabad)

KERJASAMA INDONESIA DENGAN INDIA

 Indonesia sepakat untuk bekerja sama dengan India di sektor industri tekstil dan diharapkan sudah membentuk badan resmi yang akan mewadahi rencana kerja sama tersebut pada Agustus tahun ini.

“Kami akan menunjuk sebanyak tujuh orang pemimpin perusahaan di masing-masing negara untuk bertemu dan membicarakan rencana untuk bergabung mengembangkan industri tekstil,” kata Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat, dalam acara pembukaan pameran perdagangan India bertajuk Made in India, di Jakarta, Jumat (7/8).

Dia menjelaskan, Indonesia selama ini lebih banyak mengimpor produk tekstil. Hal ini hendaknya bisa diminimalisasi dengan kerja sama yang akan digalang bersama salah satu negara penghasil tekstil terbesar di dunia yaitu India.

Hidayat menyatakan, nilai investasi yang akan ditanamkan belum dibicarakan lebih lanjut, namun diharapkan pada pertengahan Agustus 2009 Indonesia dan India sudah membentuk badan resmi yang akan mewadahi rencana kerja sama di bidang tekstil ini.

“Mudah-mudahan akhir tahun 2009 telah ada kata sepakat antar pihak terkait mengenai bentuk kerja sama dan nilai investasinya. Semua bisa berjalan lancar asalkan pemerintah juga memberikan dukungannya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar India untuk Indonesia, Biren Nanda, menyatakan harapannya agar Indonesia dan India dapat lebih mengembangkan kerja sama, terutama di sektor perdagangan.

“Saya berharap kedua negara dapat membangun hubungan yang lebih erat lagi melalui berbagai kerjasama bilateral dan agar perusahaan India bisa lebih banyak lagi menamakan investasinya di Indonesia,” katanya.

Nanda mengatakan nilai perdagangan India-Indonesia mencapai 10 miliar dolar AS pada 2008. Padahal angka tersebut adalah target perdagangan untuk 2010.

Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir telah terjadi gelombang investasi baru oleh pengusaha India di Indonesia yang berkonsentrasi pada sektor baja, otomotif, perbankan dan sumber daya alam.

Hingga saat ini tercatat ada empat perusahaan tekstil besar yang beroperasi di Indonesia, dua perusahaan di bidang besi dan baja, dua perusahaan di sektor otomotif dan dua lagi di sektor keuangan.

Selain itu, ada pula beberapa perusahaan India yang aktif dalam sektor pertambangan dan dua perusahaan India yang mendapat izin eksplorasi untuk pertambangan gas di Sumatera.

KERJASAMA INDONESIA DENGAN CHINA

 Shanghai  - Sektor usaha Indonesia dan China sepaham untuk menjalin enam kerjasama bidang energi dan pertambangan menyusul penandatanganan nota kesepahaman sejumlah pelaku bisnis Indonesia dan China dalam forum bisnis di Shanghai, China, Senin, dan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Keenam kerjasama bidang energi dan pertambangan itu adalah penunjukan Shanghai Know-How Marine Equipment sebagai distributor pelumas Marine Pertamina.

Wilayah distribusi pelumas itu adalah China dengan nilai penjualan sebesar 600 ribu dolar AS per tahun. Kedua pihak mematok target penjualan sebesar 1.500 dolar AS pada tahun kedua.

Kerjasama kedua adalah pengelolaan proyek Madura Strait PSC, yaitu proyek blok gas yang terletak di selat Madura. Kerjasama itu melibatkan tiga perusahaan, yaitu Samudera Energy, CNOOC Limited, dan Husky Oil.

Kemudian PT Aneka Tambang menggandeng Hangzhou Jinjiang Group Co. Ltd untuk melakukan proyek eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan bauksit.

Selain itu, Jinchuan Group Ltd berniat untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai mencapai dua miliar dolar AS guna membangun pabrik nikel di Sulawesi Tenggara. Perusahaan China itu akan menggandeng PT Barong Baragas Energy.

Kerjasama berikutnya adalah pembangunan pembangkit listrik dan eksploitasi nikel senilai 700 juta dolar AS antara PT Bumi Makmur Selaras dan Hanking Industrial Group.

Kerjasama eksploitasi nikel juga dikerjakan oleh PT Indonesia Mitra Jaya dan Super Power International Holding Ltd. Kedua perusahaan itu sepakat untuk mengolah nikel di daerah Pulau Seram.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang hadir dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut mengatakan, kerjasama dengan China akan menguntungkan Indonesia.

Menurut dia, kerjasama dengan negeri tirai bambu itu membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan transfer teknologi sekaligus meningkatkan nilai jual produk dalam negeri.

Mari Elka menegaskan, yang terpenting dalam sebuah kerjasama adalah kesetaraan. Dengan kesetaraan, Mari yakin kedua pihak akan sama-sama mendapat keuntungan.

Panandatanganan enam nota kesepahaman kerjasama bidang energi dan pertambangan itu adalah bagian dari penandatanganan 27 nota kesepahaman dalam berbagai bidang antara Indonesia dan China.

Kerjasma lainnya adalah dalam bidang pertanian, seperti pengembangan benih hibrida, bioteknologi sayuran, dan riset hortikultura.

Kemudian kerjasama di bidang infrastruktur, misalnya pembangunan jembatan dan serat optik. Selain itu, juga ada kerjasama dalam bidang perikanan dan kebudayaan, khususnya film animasi.

Forum bisnis yang digelar di China Hall, Pudong Shangri-La Hotel, Shanghai, itu diikuti oleh sedikitnya 500 pengusaha dari Indonesia dan China.

Forum bisnis itu terselenggara atas kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, China, dan Dewan Promosi Perdagangan Internasional China (CCPIT).

 

Sumber 

Posted in: Pendidikan